KALEIDOSKOP 2012: Refleksi Untuk Indonesia yang Lebih Baik

Mewujudkan amanat dan cita-cita yang tercantum dalam konstitusi bukanlah perkara mudah bagi suatu bangsa, termasuk Indonesia. Menginjak usia 67 Tahun Republik Indonesia, belum ada pihak yang berani mengatakan bahwa cita-cita bangsa ini sudah terwujud. Tentu banyak pihak pasti sepakat dengan hal ini karena faktanya memang demikian.

Perjalanan bangsa ini menuju cita-cita itu tidaklah mudah namun juga tidak mustahil. Permasalahan yang dihadapi bangsa ini tentu harus diselesaikan, tidak hanya dikritisi, diteriakkan atau ditangisi. Lantas siapa yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan bangsa, apakah hanya pemerintah, tentu tidak. Setiap anak bangsa ini punya tanggungjawabnya masing-masing sesuai dengan porsinya untuk ikut andil menyelesaikan permasalahan bangsa dan bukan sebaliknya memberikan andil yang besar untuk menambah persoalan baru atau memperumit persoalan yang sudah ada.

Sepanjang tahun 2012, kita bisa melihat persoalan dan permasalahan-permasalahan besar yang masih digeluti oleh bangsa ini. Namun kita juga bisa tersenyum bahwa banyak permasalahan yang dihadapi telah dapat diselesaikan atau paling tidak sudah berada di jalan yang benar untuk menjadi selesai. Divisi Kajian Strategis Ikastara mencatat terdapat beberapa permasalahan besar di beberapa bidang yang menjadi perhatian masyarakat dan patut untuk terus diperhatikan bagaimana proses penyelesaiannya.

Penegakan Hukum

Sebagai negara hukum, penegakkan hukum menjadi salah satu pilar utama terciptanya kepercayaan masyarakat atas pemerintahnya. Polri, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung yang menjadi ujung tombak penegakkan hukum di negeri ini, punya pekerjaan berat di tahun 2012.

Salah satu pekerjaan itu adalah masalah terorisme. Tidak kurang dari 78 orang telah ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana terorisme oleh Polri dan 10 orang diantaranya meninggal pada proses penangkapan. Untuk masalah terorisme tidak terbatas hanya dari sisi penegakkan hukum saja namun terdapat permasalahan yang sangat kompleks dan butuh penanganan terpadu. Penanganan akar permasalahan terorisme menjadi pekerjaan rumah tidak hanya pemerintah namun juga tokoh-tokoh agama dan masyarakat.

Penegakan hukum yang juga menjadi perhatian masyarakat adalah pemeberantasan peredaran narkoba. Sepanjang tahun 2012, Polri telah menangani 26.561 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 32.892 orang. Barang bukti yang ditemukan juga terbilang fantastis diantaranya meliputi ganja kering 21 ton, heroin 34 ton, sabu 1,9 ton, 2,8 juta butir ekstasi dan 88 hektar lahan ganja.

Indonesia juga sudah menjadi tempat sindikat perdagangan narkoba internasional diantaranya sindikat Indonesia-Iran, Indonesia-Malyasia, India-Indonesia-Malyasia. Melihat data ini, ternyata Indonesia dapat menjadi salah satu pasar narkoba terbesar di dunia. Perang terhadap narkoba di Indonesia menjadi tantangan berat Polri dan Badan Narkotika Nasional di masa mendatang, baik itu mencegah, menindak dan membasmi peredaran narkoba. Untuk pencegahan pemakaian narkoba peran serta dari keluarga, masyarakat sekitar dan dunia pendidikan cukup vital dalam rangka membentengi generasi muda dari jerumus narkoba.

Pelanggaran hukum yang lain adalah terkait dengan kehutanan, pada tahun 2012 tidak kurang dari 839 perkara yang diproses di pengadilan. Walaupun jumlah ini menurun dibanding tahun sebelumnya, namun jumlah tersebut masih sangat signifikan dan kejahatan hutan telah menimbulkan dampak yang sangat merusak bagi lingkungan.

Pemberantasan Korupsi

Hampir dipastikan seluruh rakyat Indonesia menaruh perhatian besar atas perkembangan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi menjadi pertaruhan kepercayaan publik atas kemauan pemerintah untuk menciptakan Pemerintahan yang bersih.

Pemberantasan korupsi yang saat ini dikenal oleh masyarakat identik dengan kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai sejarah baru sepanjang tahun 2012. Tanpa mengkesampingkan peran dari Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI, sepanjang tahun 2012 paling tidak tiga langkah KPK yang patut di apresiasi. Sepenjang sejarah pemberantasan korupsi pasca reformasi, untuk pertama kalinya KPK menetapkan status tersangka kepada seorang Jenderal Polisi aktif yang sedang menduduki jabatan penting.

Selain itu di penghujung tahun 2012 KPK juga menetapkan status tersangka kepada seorang Menteri aktif.  KPK juga telah menggunakan UU tentang Pencucian uang untuk salah seorang anggota DPR tersangka kasus Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah. Selain itu, KPK telah menerapkan penggunaan baju tahanan kepada tersangka korupsi. Sepanjang tahun 2012 terdapat tidak kurang dari 24 Kepala Daerah/Mantan Kepala daerah terjerat kasus korupsi, dan 19 diantaranya di proses oleh Polri dan Kejaksaan Agung serta 5 oleh KPK.

Semua tindakan di atas diharapkan dapat juga menimbulkan efek jera dan efek takut bagi yang berkeinginan melakukan korupsi. Selanjutnya gerakan anti korupsi juga perlu diperluas dengan gerakan anti menggunakan uang hasil korupsi.

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi juga tidak terlepas dari Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi yang saat ini berjalan diharapkan selain memperbaiki kualitas pelayanan birokrasi juga dapat mencegah potensi terjadinya korupsi di birokrasi.

Politik

Dinamika politik tahun 2012 cukup menyita perhatian masyarakat. Dinamika politik tidak terlepas dengan perilaku elit politik di tingkat nasional maupun regional. Partai Politik juga berupaya terus memanfaatkan berbagai kondisi maupun momentum yang terjadi di masyarakat untuk meningkatkan eksistensi, legitimasi serta pencitraan Partai.

Tahun 2012 juga menjadi tahun konsolidasi internal partai. Konsolidasi ini khususnya juga untuk menghadapi verifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka Pemilu 2014. Banyak partai baru maupun partai kecil berjuang keras untuk dapat memastikan lolos verifikasi baik administrasi maupun faktual yang dilakukan KPU. Hal yang sangat lumrah dimana terdapat ketidakpuasan dari calon peserta pemilu yang dinyatakan tidak lolos verifikasi. Hasil verifikasi ini sempat menimbulkan kegaduhan akibat ketidakpuasan dari yang tidak lolos verifikasi, namun demikian jangan sempai Komisi Pemilihan Umum kehilangan kepercayaan dari peserta pemilu. KPU yang telah bekerja secara profesional akan kehilangan legitimasi apabila kepercayaan dari peserta pemilu menjadi tidak paripurna.

Politik tingkat regional di daerah diwarnai dengan pertarungan pada Pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan Kepala Daerah dianggap menjadi salah satu indikator legitimasi kepercayaan masyarakat atas Partai Politik. Namun demikian, partai pengusung calon kepala daerah ternyata juga tidak menjadi faktor utama kemenangan calon yang diusung. Masyarakat dinilai cenderung untuk mengutamakan sosok atau profil dari calon kepala daerah.

Fenomena yaitu dimana terdapat Pilkada yang dimenangkan oleh calon independen juga semakin menguatkan bahwa sosok calon menjadi pertimbangan tidak hanya partai pengusung. Sangat segar dalam ingatan publik adalah dinamika politik pada saat Pilkada DKI Jakarta. Pilkada DKI Jakarta yang dilangsungkan dalam dua putaran memunculkan fenomena cukup menarik. Calon incumbent maupun calon lain yang didukung oleh mayoritas Partai besar justru kalah dengan calon yang didukung hanya dua Partai. Sosok Joko Widodo dan Basuki T. Purnama ternyata menjadi magnet yang cukup kuat bagi pemilih. Sosok tersebut mampu mengakusisi swing voter yang cukup signifikan.

Pilkada DKI juga menunjukan kedewasaan politik dari calon yang bertarung dan masyarakat DKI yang telah menunjuka pelaksanaan pilkada berjalan tanpa keributan berarti. Isu-isu yang dihembuskan maupun trik pencitraan negatif terbukti tidak sampai menimbulkan keributan. Kondisi ini menimbulkan optimisme bahwa sukses penyelenggaraan pemilu tahun 2009 lalu bisa berjalan di tahun 2014 nanti.

Pada akhirnya tantangan sistem politik yang dipakai sekarang adalah bagaimana Indonesia jangan sampai terjebak dalam kondisi Negara dengan Kaya Partai tetapi miskin dalam etika politik. Kemiskinan etika politik tersebut akan membawa dampak yang sangat merusak bagi kehidupan berbangsa.

Sosial

Masih terdapat permasalahan sosial yang kerap terjadi di negeri ini sepanjang tahun 2012. Permasalahan sosial ini  di antaranya memuncak menjadi konflik horizontal. Salah satu konflik sosial yang menimbulkan korban terbesar adalah konflik di Kalianda, Lampung selatan pada bulan Oktober. Konflik ini menelan 14 korban jiwa, dan kerugian materil lebih dari Rp23 miliar serta 532 rumah dibakar. Selain konflik di Lampung Selatan, konflik berdarah di Sampang, Madura juga patut mendpat perhatian serius.

Selain konflik horisontal, kerusuhan yang dipicu akibat ketidakpuasan masyarakat juga kerap terjadi. Pemicunya juga bervariasi seperti ketidakpuasan atas hasil Pilkada seperti yang terjadi di Gayo Luas (NAD), Tana Toraja, Maros, Soppeng dan Gowa (Sulawesi Selatan), Bangkalan (Jawa Timur), Sibolga (Sumatra Utara), ketidakpuasan karena aspirasi yang tidak terpenuhi yaitu pemekaran daerah juga memicu kerusuhan seperti yang terjadi di morowali.

Beberapa permasalahan kekerasan juga terjadi dalam bentuk tawuran antar pelajar. Tawuran tersebut bahkan sampai merenggut korban jiwa dari kalangan pelajar, seperti beberapa kejadian tawuran antara SMA/STM di Jakarta, dan tawuran antar Perguruan Tinggi di Makasar.

Hampir semua konflik dan kerusuhan dipicu oleh kesalapahaman maupun rasa ketidakpuasan masyarakat. Masyarakat seolah-oleh tidak lagi dapat menahan diri atau mengutamakan dialog dalam menyelesaikan perselisihan dibanding dengan konflik berdarah. Pekerjaan rumah yang sangat berat adalah bukan menyelesaikan pasca konflik tetapi mencegah konflik terjadi.

Energi

Permasalahan energi menjadi sangat vital, karena dengan penduduk yang sangat besar dan kegiatan ekonomi yang sedang bertumbuh, tentu kebutuhan energi nasional sangat tinggi. Penggunaan BBM bersubsidi yang membengkak, pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi, Pembubaran BP Migas, dan belum berhasilnya lima program pemerintah terkait energi menjadi catatan penting.

Sesuai dengan pernyataan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ada lima target program yang belum tercapai selama 2012. Target tersebut yaitu terkait konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG), penghematan listrik, pencegahan penyelundupan BBM, renegosiasi tambang, dan lifting gas.

Pada tahun 2012 juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas telah di gugat oleh beberapa tokoh masyarakat, dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 November lalu. Salah satu point penting dari keputusan MK ini adalah terkait dengan pembubaran BP Migas yang dinilai oleh MK keberadaannya inkonstitusional dan tidak sesuai amanat konstitusi UUD 1945 khususnya pasal 33.

Pasca keputusan MK ini, maka kita akan menjalani menjadi tahapan yang sangat penting bagi pengelolaan kegiatan usaha hulu migas. Pengelolaan kegiatan usaha hulu migas harus tetap dapat dilaksanakan dengan semangat untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

PERAN IKASTARA

Untuk menyongsong tahun 2013 dengan pekerjaan rumah yang begitu banyak dan kompleks, tidak hanya pemerintah melainkan semua komponen masyarakat harus ikut ambil peran dalam proses menuju cita-cita bangsa. Sebagai salah satu komponen bangsa, Ikastara beranggotakan generasi muda Indonesi yang dididik dengan wawasan kebangsaan, sudah merupakan kewajiban untuk ikut ambil bagian dalam proses ini. Untuk itu peran yang dapat dikerjakan saat ini adalah:

  1. Ikastara harus semakin peka dan tanggap atas kondisi dan perkembangan masyarakat,  bangsa dan Negara;
  2. Ikastara dengan dasar wawasan intelektual dapat mengkritisi kondisi yang terjadi termasuk kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun lembaga negara;
  3. Membangun komunikasi dan sinergi antara Ikastara dengan elemen-elemen bangsa yang lain sehingga dengan komunikasi yang konstruktif dapat menghasilkan pemikiran maupun solusi atas permasalahan bangsa;
  4. Memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif dari Ikastara bagi kemajuan kehidupan banga dan Negara;
  5. Memberikan masukan pendapat secara objektif atas Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun oleh DPR maupun Pemerintah;
  6. Memberikan apresiasi atas keberhasilan maupun prestasi dari Pemerintah maupun Lembaga Negara dan sebaliknya memberikan kritik yang konstruktif untuk perbaikan di masa depan;
  7. Memacu setiap anggota Ikastara yang tersebar diseluruh Nusantara maupun di luar negeri dengan berbagai latar belakang pendidikan dan profesi untuk terus memberikan karya terbaik dan mempertahankan idealisme yang positif untuk pembangunan bangsa Indonesia.

Dengan demikian Ikastara dapat ikut andil secara lebih aktif untuk kemajuan bangsa ini, sekaligus untuk menggenapkan janji alumni SMA Taruna Nusantara yaitu memberikan karya terbaik bagi bangsa dan negara.

Selamat Tahun Baru 2013. Tantangan di Tahun 2013 akan semakin berat, maka teruslah berjuang!


Divisi Kajian Strategis
Pengurus Pusat Ikastara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s