Uncategorized

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ALUMNI SMA TARUNA NUSANTARA

BAB I KEANGGOTAAN 

Pasal 1

Mekanisme Registrasi Anggota

  • Anggota IKASTARA terdiri dari Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa.
  • Lulusan SMA Taruna Nusantara tahun 1993 – 2017 yang mendapat ijazah khusus secara otomatis menjadi Anggota Biasa IKASTARA.
  • Lulusan SMA Taruna Nusantara setelah tahun 2017 dapat menjadi Anggota Biasa IKASTARA melalui mekanisme:
    1. mendaftarkan diri untuk menjadi Anggota Biasa IKASTARA kepada Tim Verifikasi Penerimaan Anggota yang dibentuk oleh PP IKASTARA;
    2. PP IKASTARA menyelenggarakan pelatihan kaderisasi bagi setiap Calon Anggota Biasa IKASTARA yang dinyatakan lulus verifikasi; dan
    3. Ketua Umum Ikastara membuat Surat Keputusan untuk menyatakan daftar Anggota Biasa yang diterima dan tidak diterima.
  • Setiap orang yang pernah bersekolah di SMA Taruna Nusantara tetapi tidak mendapat ijazah khusus karena sebab tertentu dapat menjadi Anggota Luar Biasa IKASTARA melalui mekanisme:
    1. diusulkan oleh 50% + 1 (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah Anggota Biasa di angkatannya atau minimal seratus tiga puluh (130) Anggota Biasa IKASTARA lintas angkatan;
    2. mendaftarkan diri untuk menjadi Anggota Luar Biasa IKASTARA kepada Tim Verifikasi Penerimaan Anggota yang dibentuk oleh PP IKASTARA; dan
    3. setiap Calon Anggota Luar Biasa IKASTARA yang dinyatakan lulus verifikasi diusulkan oleh PP IKASTARA, disetujui oleh Ketua Umum PP IKASTARA, dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

 

Pasal 2

Pendataan Anggota

  • Anggota IKASTARA sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar IKASTARA BAB III Pasal 7,8, dan 9 wajib melaporkan data dirinya kepada PP IKASTARA melalui aplikasi keanggotaan yang disediakan oleh PP IKASTARA.
  • Anggota IKASTARA menginformasikan perubahan data diri kepada PP IKASTARA melalui aplikasi keanggotaan.
  • PP IKASTARA dapat memperoleh data diri Anggota IKASTARA melalui berbagai mekanisme dan media yang efektif menurut PP IKASTARA.

 

Pasal 3

Penonaktifan Keanggotaan

  • Anggota IKASTARA dapat dinonaktifkan:
    1. mengundurkan diri;
    2. atas usulan Mahkamah Perkumpulan;
    3. terbukti bersalah secara hukum di pengadilan yang berlaku karena melakukan tindak pidana kejahatan; atau
    4. diusulkan oleh 50% + 1 (lima puluh persen ditambah satu) Anggota IKASTARA angkatan yang bersangkutan.
  • Penonaktifan Keanggotaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Ketua Umum PP IKASTARA dan Ketua Dewan Pengawas.
  • Anggota yang dinonaktifkan akan dicabut semua hak dan kewajibannya sebagai anggota sampai adanya Ketetapan MUNAS.

 

Pasal 4

Berakhirnya Keanggotaan

  • Keanggotaan IKASTARA dapat berakhir apabila Anggota IKASTARA yang bersangkutan:
    1. meninggal dunia; atau
    2. dibatalkan keanggotaannya oleh MUNAS.
  • Pembatalan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b Pasal ini dapat diusulkan apabila:
    1. anggota yang diusulkan terbukti bersalah secara hukum di muka pengadilan yang berlaku karena melakukan tindak pidana kejahatan;
    2. anggota tersebut diusulkan untuk dibatalkan keanggotannya oleh 50 % + 1 (lima puluh persen ditambah satu) Anggota IKASTARA angkatan yang bersangkutan; atau
    3. anggota tersebut telah dinonaktifkan sebelumnya.
  • Usulan pemberhentian Anggota IKASTARA dapat diajukan oleh Anggota IKASTARA kepada PP IKASTARA dalam bentuk tertulis dilampiri dengan salinan keputusan pengadilan atau petisi dari angkatan yang bersangkutan.
  • Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (3) ditembuskan kepada Dewan Pengawas.
  • PP IKASTARA bersama dengan Dewan Pengawas selanjutnya mengadakan rapat yang khusus membahas usulan pemberhentian anggota tersebut.
  • Persetujuan atas usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal ini dibuat dalam suatu Surat Keputusan Bersama Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas (SKB PP-DP) IKASTARA tentang Pemberhentian Sementara Anggota IKASTARA atas nama calon anggota yang diusulkan untuk diberhentikan.
  • Apabila keputusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3) telah bersifat tetap (inkracht), PP IKASTARA dan Dewan Pengawas mengadakan rapat yang secara khusus membahas usulan pemberhentian permanen Anggota IKASTARA.
  • Persetujuan atas usulan pemberhentian permanen sebagaimana dimaksud Ayat (7) dibuat dalam suatu SKB PP-DP IKASTARA tentang Usulan Pemberhentian Permanen Anggota IKASTARA atas nama calon anggota yang diusulkan untuk diberhentikan.
  • SKB PP-DP IKASTARA seperti yang diatur pada Ayat [8] kemudian diserahkan kepada Panitia Munas paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan MUNAS.
  • Panitia MUNAS selanjutnya memasukkan usulan pemberhentian anggota ini ke dalam rencana agenda MUNAS untuk mendapatkan persetujuan anggota.
  • Persetujuan MUNAS untuk pemberhentian anggota tersebut dinyatakan dalam bentuk Ketetapan MUNAS.

 

BAB II PENGURUS PUSAT

Pasal 5

Susunan Organisasi PP IKASTARA

  • Susunan organisasi PP IKASTARA sekurang-kurangnya terdiri atas:
  1. Ketua Umum;
  2. Wakil Ketua Umum;
  3. Sekretaris Jenderal;
  4. Bendahara Umum; dan
  5. Ketua Bidang.
  • Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, para Staf Ahli, Para Ketua Bidang PP IKASTARA, serta para Staf Kepengurusan disebut dengan Anggota PP IKASTARA.

 

Pasal 6

Pengangkatan  Pengurus

  • Anggota PP IKASTARA terdiri dari Anggota Biasa IKASTARA yang diangkat oleh Ketua Umum PP IKASTARA untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan menggunakan wewenang yang diberikan.
  • Ketua Umum PP IKASTARA dapat membentuk suatu Dewan Penasehat yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Umum dan Anggota PP IKASTARA secara reguler maupun insidental atas permasalahan tertentu.
  • PP IKASTARA dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) tertentu untuk melakukan tugas-tugas khusus.
  • Susunan pengurus bentukan Ketua Umum PP IKASTARAdan susunan panitia bentukan PP IKASTARA diumumkan melalui media komunikasi IKASTARA untuk menjadi informasi bagi semua anggota.

 

Pasal 7

Ketua Umum PP IKASTARA

  • Mekanisme pemilihan Ketua Umum PP IKASTARA dilakukan dengan azas one man one vote.
  • Ketua Umum PP IKASTARA dilarang menjadi Pengurus Partai Politik selama masa jabatannya.
  • Ketua Umum PP IKASTARA bertanggung jawab kepada MUNAS.
  • Tugas Ketua Umum PP IKASTARA adalah:
  1. memimpin organisasi secara menyeluruh dengan berlandaskan pada Anggaran

Dasar IKASTARA dan Anggaran Rumah Tangga IKASTARA;

  1. membuat dan menjalankan Rencana Kerja IKASTARA berdasarkan Rekomendasi

MUNAS VIII IKASTARA dan Janji Kampanye Ketua Umum; dan

  1. memimpin Rapat Kerja PP IKASTARA baik yang bersifat rutin maupun ins
  • Wewenang Ketua Umum PP IKASTARA adalah:
  1. mengangkat dan/atau memberhentikan Anggota PP IKASTARA;
  2. bertindak sebagai wakil PP IKASTARA dalam kemitraan strategis dengan lembaga atau organisasi lain;
  3. mendelegasikan tugas dan wewenang kepada Anggota PP IKASTARA;
  4. meminta pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang telah didelegasikan kepada Anggota PP IKASTARA;
  5. memperluas dan/atau membatasi wewenang Anggota PP IKASTARA bilamana diperlukan untuk mendukung tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
  6. menandatangani seluruh surat keluar resmi atas nama PP IKASTARA;
  7. mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Umum PP IKASTARA (SKKU PP IKASTARA); dan
  8. mengesahkan hasil ketetapan Musyawarah Cabang.

 

Pasal 8

Ketua Umum PP IKASTARA Berhalangan Tetap

  • Ketua Umum PP IKASTARA berhalangan tetap apabila:
    1. mengundurkan diri:
    2. meninggal dunia; atau
    3. tidak mampu melaksanakan tugasnya secara terus menerus selama 6 (enam) bulan.
  • Dalam hal Ketua Umum PP IKASTARA berhalangan tetap maka Wakil Ketua Umum menjabat sebagai Ketua Umum sampai berakhirnya masa kepengurusan.
  • Dalam hal tidak terdapat Wakil Ketua Umum maka Sekretaris Jenderal menjabat sebagai Ketua Umum sampai berakhirnya masa kepengurusan.
  • Dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan tetap, maka para Ketua Bidang secara kolektif menjabat sebagai Ketua Umum sampai berakhirnya masa kepengurusan.

 

Pasal 9

Anggota PP IKASTARA

  • Anggota PP IKASTARA ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Umum PP IKASTARA.
  • Anggota PP IKASTARA bertanggung jawab kepada Ketua Umum PP IKASTARA.
  • Tugas Anggota PP IKASTARA adalah melaksanakan mandat dan kewenangan yang didelegasikan oleh Ketua Umum PP IKASTARA sesuai dengan SKKU PP IKASTARA.
  • Wewenang Anggota PP IKASTARA ditetapkan oleh Ketua Umum PP IKASTARA dan dituangkan dalam SKKU PP IKASTARA.

 

Pasal 10

Rapat Kerja dan Rapat Konsolidasi

  • PP IKASTARA mengadakan Rapat Kerja yang bersifat rutin maupun insidental.
  • PP IKASTARA bersama dengan Dewan Pengawas mengadakan Rapat Konsolidasi yang bersifat rutin maupun insidental.
  • Rapat Kerja dihadiri oleh Ketua Umum PP IKASTARA dan Anggota PP IKASTARA.
  • Rapat Konsolidasi dihadiri oleh Ketua Umum PP IKASTARA, Anggota PP IKASTARA, dan Dewan Pengawas.
  • Dalam hal Ketua Umum PP IKASTARA berhalangan hadir, Anggota PP IKASTARA yang ditunjuk oleh Ketua Umum PP IKASTARA dapat memimpin Rapat Kerja PP IKASTARA.
  • Rapat Kerja menetapkan Surat Keputusan PP IKASTARA (SKEP PP IKASTARA) dan Ketetapan PP IKASTARA (TAP PP IKASTARA).
  • Rapat Konsolidasi menetapkan Surat Keputusan Bersama PP IKASTARA dan Dewan Pengawas (SKB PP – DP IKASTARA).

 

Pasal 11

Rencana Kerja IKASTARA

  • Rencana Kerja IKASTARA (RKI) berisi program kerja IKASTARA selama masa jabatan disertai indikator pencapaian.
  • RKI disusun dan disiapkan oleh PP IKASTARA.
  • RKI diajukan Ketua Umum kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ART disahkan.
  • Pembahasan RKI dilakukan dalam Rapat Konsolidasi.
  • RKI dituangkan dalam SKB PP-DP IKASTARA.

 

 

BAB III MAHKAMAH PERKUMPULAN

Pasal 12

Tujuan dan Wewenang

  • Mahkamah Perkumpulan merupakan Badan Tetap bersifat kolektif kolegial yang dibentuk oleh PP Ikastara untuk menyelesaikan perselisihan antar anggota yang dapat berdampak pada organisasi.
  • Mahkamah Perkumpulan terdiri atas sekurang-kurangnya Ketua Umum Ikastara, Ketua Dewan Pengawas,  dan Mantan Ketua Umum Ikastara.
  • Mahkamah Perkumpulan disahkan oleh SKB PP-DP.
  • Mahkamah Perkumpulan berwenang untuk:
  1. memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan perselisihan antar anggota dan
  2. memberikan usulan penonaktifan anggota.
  • Mekanisme pengambilan keputusan Mahkamah Perkumpulan diatur dalam peraturan Mahkamah Perkumpulan.

 

 

BAB IV CABANG IKASTARA

Pasal 13

Pendirian Cabang

  • Cabang IKASTARA dapat didirikan di wilayah setingkat Kabupaten/Kota, gabungan Kabupaten/Kota yang berdekatan dalam satu propinsi, Propinsi, atau di luar wilayah Indonesia.
  • Dalam satu wilayah Kabupaten/Kota tidak dapat didirikan lebih dari 1 (satu) cabang.
  • Untuk wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki Anggota IKASTARA kurang dari 10 (sepuluh) orang dihimbau untuk mendirikan cabang atau berafiliasi ke cabang di wilayah Kabupaten/Kota terdekat.
  • Dalam hal memenuhi syarat minimal jumlah Anggota IKASTARA untuk pendirian cabang, Anggota IKASTARA di luar negeri dapat mendirikan sebuah Cabang IKASTARA dengan lingkup wilayah tidak terbatas hanya pada wilayah setingkat Kabupaten/Kota melainkan juga tingkat negara bagian/provinsi, negara, atau benua.
  • Ketua Umum PP IKASTARA menunjuk tim formatur pembentukan cabang yang berwenang untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang.

 

Pasal 14

Musyawarah Cabang

  • Musyawarah Cabang adalah forum tertinggi yang dapat diselenggarakan oleh Pengurus Cabang (PC) untuk, namun tidak terbatas pada, memutuskan dan menetapkan hal-hal penting yang menyangkut kesinambungan keberadaan cabang tersebut.
  • PC IKASTARA dapat menyelenggarakan Musyawarah Cabang.
  • PC IKASTARA memberitahukan kepada Ketua Umum PP IKASTARA selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum penyelenggaraan Musyawarah Cabang.
  • PC IKASTARA melaporkan hasil keputusan dan ketetapan Musyawarah Cabang kepada Ketua Umum PP IKASTARA selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari sejak berakhirnya Musyawarah Cabang.
  • Hal-hal yang diputuskan dalam Musyawarah Cabang mencakup, namun tidak terbatas pada, penetapan Ketua PC dan penetapan Aturan Internal cabang tersebut.
  • Hasil keputusan Musyawarah Cabang dituangkan dalam Ketetapan Musyawarah Cabang.

 

Pasal 15

Aturan Internal Cabang

  • Aturan Internal Cabang IKASTARA dapat ditetapkan dalam Musyawarah Cabang dan diusulkan oleh Anggota Biasa IKASTARA yang terdaftar di cabang tersebut.
  • Aturan Internal Cabang dapat mencakup namun tidak terbatas pada penetapan Iuran Anggota Cabang IKASTARA, keanggotaan Cabang IKASTARA, dan mekanisme Musyawarah Cabang.
  • Aturan Internal Cabang IKASTARA berlandaskan kepada Anggaran Dasar IKASTARA dan Anggaran Rumah Tangga IKASTARA dengan tetap memperhatikan SKEP PP IKASTARA, TAP PP IKASTARA, dan SKB PP – DP

 

Pasal 16

Kepengurusan Cabang IKASTARA

  • Ketua PC IKASTARA ditentukan melalui mekanisme Musyawarah Cabang.
  • Ketua PC IKASTARA memiliki hak prerogatif untuk membentuk dan menyusun kepengurusannya serta menunjuk Anggota Biasa IKASTARA yang dianggap sesuai dan mampu untuk tiap-tiap jabatan.
  • Kepengurusan Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua PC IKASTARA, Sekretaris, dan Bendahara.
  • PC IKASTARA menyusun Rencana Kerja Kepengurusannya.
  • PC IKASTARA mengirimkan satu berkas salinan Rencana Kerja dan/atau Program Kerja Pengurus Cabang kepada PP IKASTARA.
  • PC IKASTARA melaporkan Susunan Kepengurusan Cabang setiap terjadi perubahan susunan kepengurusan.
  • PC IKASTARA menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan oleh PP IKASTARA.

 

BAB V BADAN SEMI OTONOM

Pasal 17

Pembentukan Badan Semi Otonom

  • IKASTARA memiliki Badan Semi Otonom (BSO) yang dibentuk untuk mengakomodasi aspirasi Anggota IKASTARA yang secara khusus ingin mengembangkan wawasan dan/atau beraktivitas secara berkelompok menurut bidang keahlian, keprofesian, dan minat masing-masing Anggota IKASTARA, tidak berbadan hukum,dan menggunakan identitas IKASTARA.
  • Setiap kelompok keahlian, keprofesian, dan minat, hanya boleh membentuk satu BSO.
  • Kelompok yang memiliki kesamaan minat/ keahlian/ keprofesian tersebut dapat melaporkan pembentukan BSO kepada PP I
  • Keanggotaan BSO IKASTARA bersifat eksklusif.
  • Pengesahan atas pembentukan dan pembubaran BSO ditetapkan melalui SKKU PP IKASTARA.
  • PP IKASTARA memfasilitasi pengembangan dan pembinaan BSO.
  • PP IKASTARA berwenang meminta pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kepada Ketua BSO untuk dana yang dialokasikan dari PP IKASTARA.
  • Pengesahan Ketua BSO dituangkan dalam bentuk SKKU PP IKASTARA.

 

 

BAB VI KEKAYAAN IKASTARA 

Pasal 18

Penerimaan Keuangan

  • Sumber kekayaan IKASTARA mencakup walaupun tidak terbatas pada: Iuran Anggota IKASTARA, Sumbangan yang tidak mengikat, Hibah dan penerimaan sah yang tidak mengikat serta Usaha yang sah dan halal.
  • Iuran Anggota IKASTARA adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Anggota IKASTARA kepada PP IKASTARA yang merupakan salah satu kewajiban Anggota IKASTARA.
  • PP IKASTARA bersama dengan Dewan Pengawas memiliki wewenang untuk menentukan mekanisme maupun besaran Iuran Anggota IKASTARA dan dituangkan dalam SKB PP – DP IKASTARA.

 

Pasal 19

Pengelolaan Kekayaan IKASTARA

  • PP IKASTARA memiliki wewenang untuk mengelola kekayaan IKASTARA yang ditangani oleh Bendahara Umum PP IKASTARA setelah berkonsultasi dalam Rapat Kerja.
  • Ketua Umum PP IKASTARA berkoordinasi dengan Bendahara Umum dapat menetapkan mekanisme dan tata kelola kekayaan IKASTARA
  • Wewenang PP IKASTARA untuk mengelola kekayaan IKASTARA dapat meliputi pengelolaan kekayaan atas Dana yang dikumpulkan untuk tujuan khusus seperti Beasiswa atau Dana lainnya.
  • Dana yang diperoleh PP IKASTARA dari Hasil Penerimaan Keuangan dapat digunakan walaupun tidak terbatas untuk membiayai kegiatan IKASTARA.
  • Dana yang diperoleh PC IKASTARA dan BSO dari sumber-sumber yang sah dan halal merupakan kekayaan PC IKASTARA dan BSO yang terpisah dari kekayaan IKASTARA.
  • Laporan Pertanggungjawaban Keuangan diaudit oleh auditor independen sebelum satu masa kepengurusan berakhir, untuk dilaporkan pada saat MUNAS

 

 

BAB VII PERATURAN-PERATURAN IKASTARA 

Pasal 20

Jenis-Jenis Peraturan Dewan Pengawas

  • Dewan Pengawas dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Dewan Pengawas untuk melaksanakan tugas dan menggunakan wewenang Dewan Pengawas.
  • Dewan Pengawas dapat menetapkan Surat Keputusan Dewan Pengawas untuk kepentingan internal Dewan Pengawas.

 

Pasal 21

Jenis- Jenis Peraturan PP IKASTARA

  • Ketua Umum PP IKASTARA dapat mengeluarkan SKKU PP IKASTARA untuk menunjuk dan menetapkan Anggota PP IKASTARA, pembentukan Dewan Penasehat, Ketua BSO serta sebagai referensi mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang seluruh Anggota PP IKASTARA.
  • PP IKASTARA dapat mengeluarkan TAP PP IKASTARA melalui Rapat Kerja untuk menjadi petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan program kerja PP IKASTARA dan sebagai rujukan pembentukan dan/atau pembubaran BSO.
  • Anggota PP IKASTARA dapat mengeluarkan SKEP PP IKASTARA sebagai referensi, namun tidak terbatas untuk pembentukan dan pembubaran Kelompok Kerja serta penunjukan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenangnya.

 

Pasal 22

Surat Keputusan Bersama

  • PP IKASTARA bersama dengan Dewan Pengawas dapat mengeluarkan SKB PP – DP IKASTARA yang sifatnya mengikat kepada seluruh Anggota IKASTARA.
  • SKB PP – DP IKASTARA dapat menetapkan tentang, namun tidak terbatas pada penetapan Rencana Kerja IKASTARA dan jumlah iuran Anggota IKASTARA.

 

 

BAB VIII PENGGUNAAN NAMA DAN LAMBANG

Pasal 23

Penggunaan Nama

  • Nama IKASTARA adalah milik perhimpunan IKASTARA.
  • Nama IKASTARA hanya dapat dipergunakan secara resmi oleh IKASTARA sesuai dengan Kelengkapan Organisasi yang ada yaitu MUNAS, Dewan Pengawas dan Pengurus IKASTARA.
  • Nama IKASTARA dapat digunakan oleh anggota IKASTARA untuk kegiatan di luar kegiatan resmi yang tidak menimbulkan akibat hukum pada IKASTARA
  • Nama IKASTARA dapat menjadi elemen nama dari BSO atau kegiatan dengan persetujuan dari PP IKASTARA

 

Pasal 24

Penggunaan Lambang

  • Lambang IKASTARA adalah milik perhimpunan IKASTARA.
  • Lambang IKASTARA hanya dapat dipergunakan secara resmi oleh IKASTARA sesuai dengan Kelengkapan Organisasi yang ada yaitu MUNAS, Dewan Pengawas dan Pengurus IKASTARA.
  • Lambang IKASTARA dapat digunakan oleh anggota IKASTARA untuk kegiatan di luar kegiatan resmi yang tidak menimbulkan akibat hukum pada IKASTARA
  • Lambang IKASTARA yang digunakan ditetapkan dalam SKB PP DP

 

 

BAB IX PERUBAHAN

Pasal 25

Perubahan Anggaran Rumah Tangga IKASTARA

Usulan mengenai Perubahan Anggaran Rumah Tangga IKASTARA diajukan oleh PP IKASTARA kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

 

 

Arsip bertanda tangan : ART IKASTARA 2017-2020 (signed)

 

Uncategorized

Sambutan Pertama Ketua Umum IKASTARA 2017-2020

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini 20 Mei 2017 saya, David Ratadhi, alumni SMA TN angkatan 3, terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Taruna Nusantara periode 2017-2020 melalui mekanisme voting yang diikuti 2700+ anggota dengan perolehan suara 49%

Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari istri dan anak2, keluarga besar, Sin3rgi, adik2 asuh, tim inti, young leaders dan tim sukses Ikastara bersatu, seluruh calon ketua umum dan tim sukses serta panitia SC dan OC Munas VIII Ikastara, PP Ikastara 2014-2017, PP Ikastara 2011-2014, ketua2 cabang dan angkatan, seluruh anggota Ikastara, Pengurus dan Pamong SMA TN, paguyuban2 ortu, serta Komite Sekolah.

Mohon dukungan untuk pembentukan Pengurus Pusat Ikastara yang akan bekerja bersama saya serta penyusunan ART serta Program Kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2017-2020.

Semoga Tuhan memberkati sumpah dan janji kita agar alumni bersatu dan aktif membangun bangsa untuk Indonesia maju berkarakter

 

 

David Ratadhi W

Uncategorized

Kata Pamit dari Ketua Umum IKASTARA 2014-2017

Tiga tahun lalu, saya diberikan mandat oleh Munas VII Ikastara untuk menjadi Ketua Umum Ikastara periode 2014-2017.

Sebelum mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Ikastara, saya sesungguhnya sempat dihinggapi keraguan. Sejak lulus SMA TN, saya adalah seorang anggota biasa Ikastara yang bahkan bisa disebut sebagai “passive member”.

Tanggung jawab dalam pekerjaan dan keluarga membuat waktu untuk berorganisasi menjadi sesuatu kemewahan yang luar biasa.

Tetapi kebutuhan organisasi waktu itu membuat saya memberanikan diri. Saya juga ingin memberikan contoh bahwa semua orang bisa berkontribusi di Ikastara. Caranya adalah dengan membuat organisasi ini bergerak lepas sesuai dengan energi alaminya.

Visi saya saat itu sederhana saja, yaitu bagaimana membuat kita, anggota Ikastara, dapat menjadi “The Best Version of Ourselves”.

Pengejawantahannya adalah dengan melakukan berbagai kegiatan yang dapat memperkuat Fisik (healthy), Keuangan (wealthy), dan Mental (wise), serta Kekeluargaan (family) para anggotanya. Tidak lupa pula kita harus tetap memperhatikan almamater dan masyarakat sekitarnya.

Alhamdulillah, dalam tiga tahun ini ada beberapa hal yang berhasil kita raih bersama-sama.

Kita berhasil mengumpulkan dan menyalurkan rata-rata 21 beasiswa per tahun (sebelumnya rata-rata 3 orang per tahun) dan menjadi mitra SMA TN dalam pengasuhan.

Kita juga berhasil membuat kegiatan Bulan Sehat Ikastara yang diikuti rata-rata 2.400 alumni per tahun di seluruh dunia. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dan kebanggaan terbesar saya adalah pada tahun 2017 ketika ada empat alumni terbaik bersedia maju menjadi Calon Ketua Umum. Pemilihan pun berlangsung dengan demokratis, penuh semangat kekeluargaan dan meriah (diikuti 2.700 orang, naik dari 1.000 orang pada pemilihan tiga tahun yang lalu).

Semua ini tentu adalah hasil kerja keras kita semua.

Terima kasih kepada Ketua-Ketua Ikastara yang sesungguhnya: Bang David Ratadhi,  Dani M. AkhyarHerzaky Mahendra Putra dan juga seluruh jajaran PP Ikastara yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dana, dan perasaannya tanpa pamrih.

Terima kasih juga kepada seluruh anggota Ikastara yang mewujudkan ini semua. Ikastara hanya bisa berjalan dengan baik jika anggotanya berpartisipasi aktif seperti yang saya saksikan dalam tiga tahun ini.

Dalam Munas VIII yang lalu, saya akhirnya telah mengembalikan mandat sebagai Ketua Umum Ikastara 2014-2017 dan kembali menjadi anggota biasa.

Selamat bekerja saya sampaikan kepada tim PP Ikastara yang baru khususnya kepada Bang David Ratadhi, yang selama ini telah bertindak selaku motor dan mentor kami. Semoga sukses mengemban amanah mulia ini.

Jayalah selalu Ikastara!

M Rachmat Kaimuddin
94.1040

Uncategorized

Sambut Warga Baru Ikastara Surabaya

“Tak kenal maka tak sayang.”

Kalimat mutiara di ataslah yang mendasari kegiatan Ikastara Surabaya hari Minggu, 6 September 2015 ini.
Seperti minggu-minggu biasanya, semangat dan keceriaan warga Surabaya bersemi di Kebun Bibit Bratang, Surabaya Timur. Lebih-lebih di Minggu pagi yang cerah ini para Ikastarans Surabaya berkumpul dalam Acara “Cangkruk Esuk-esuk Ikastara Suroboyo” yang dipelopori oleh TN 21&22. Acara berlangsung ramai dan meriah dihadiri 48 orang Alumni, dari TN 1 sampai TN 23 domisili Surabaya. Tawa dan canda antar-abang-kakak-dan-adik menghiasi acara sambutan, perkenalan, games, kuis, dan makan bersama.

Segenap alumni melebur dan saling bekerjasama dalam Games Kekompakan yang telah dipersiapkan oleh Farida Zahira dkk (TN 22). Dan yang paling seru adalah sesi Kuis “Seberapa TN-kah Kamu?” yang dipandu oleh Rio Prakoso Wibowo dan Anastasha P.H. (TN 21). Segenap Alumni berlomba-lomba menjawab pertanyaan seputar sejarah, pamong, isi prasasti, janji, sampai berebut menyanyikan lagu-lagu SMA TN untuk memperebutkan Doorprize : Ballpoint, Flashdisk 4GB, dan Pollo 25 Tahun SMATN.

Setelah seru-seruan, acara pun ditutup dengan doa dan foto bersama.

PicsArt_1441529394481

 

PicsArt_1441529001480

PicsArt_1441523415566

(APH)

Uncategorized

Halal bi Halal IKASTARA 1436H / 2015 M

Setelah hari Raya Idul Fitri, acara Halal Bi Halal adalah salah satu agenda yang sayang untuk dilewatkan bagi setiap orang. Momen untuk saling bermaafan dan kembali menjalin silaturahim seraya melepas rindu dan bernostalgia, adalah daya tarik utama dalam acara Halal Bi Halal.

Seperti pada tahun sebelumnya, Ikastara kembali mengadakan acara Halal Bi Halal pada hari Minggu, 9 Agustus 2015, bertempat di Markas Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) 1/1 Kostrad, Jl. Raya Serpong KM. 8, Tangerang Selatan, dimotori oleh Ikastara Tangerang sebagai panitia dan penyelenggara utama acara. Dalam suasana memperingati ulang tahun perak 25 Tahun Taruna Nusantara, acara mengambil konsep “Jalin Silaturahmi, Satu Harmoni untuk Negeri”.

Dihadiri oleh sekitar 90 orang keluarga besar Ikastara dari berbagai profesi dan kalangan, acara yang berlangsung dari pukul 10.00 hingga 14.00 ini dipenuhi dengan suasana nostalgia yang kental, tercermin dari mini quiz yang diselenggarakan panitia, mengenang pamong yang dahulu pernah mengajar dan membimbing, lagu-lagu yang dinyanyikan selama berbaris dan berolahraga. Tak ketinggalan doorprize menarik disediakan bagi yang beruntung, mulai dari bibit durian berkualitas, rendang Tungkoe, abon Ratadhi, batu akik bernilai tinggi, hingga buku 25 Tahun Taruna Nusantara yang akan segera dipasarkan. Riuhnya Ikastarans ketika menjawab pertanyaan bernuansa nostalgia menggambarkan Antusiasme Ikastarans yang sangat tinggi.Tak ketinggalan update dari PP Ikastara mengenai perkembangan kegiatan 25 Tahun Taruna Nusantara.

Acara ditutup dengan pembagian doorprize yang telah disediakan oleh para donatur yang berasal dari kalangan Ikastara pula, dan foto bersama.

Semoga Ikastara semakin solid dan jaya !

Penulis: Annas Nurezka Pahlevi (TN 18)

 

557A6122

 

 

 

 

 

 

 

557A6161

 

 

 

 

 

 

557A6165

 

 

 

 

 

 

 

557A6183

 

Uncategorized

SIARAN PERS IKASTARA: BELASUNGKAWA DAN HIMBAUAN KELAYAKAN ALUTSISTA TNI

Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara) turut berbela sungkawa atas kecelakaan yang menimpa pesawat TNI Angkatan Udara Hercules C-130 di kota Medan pada 30 Juni 2015. Ikastara menyampaikan simpati dan duka mendalam kepada TNI Angkatan Udara maupun keluarga korban.

Secara khusus, Ikastara menyatakan duka cita atas meninggalnya Kapten Pnb Sandy Permana S.E., M.M yang gugur dalam peristiwa tersebut saat sedang menjalankan tugas negara. Kapten Sandy adalah salah seorang anggota kebanggaan Ikastara yang merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara Angkatan ke-10 (1999 – 2002).

Gugurnya Kapten Pnb Sandy dalam kecelakaan pesawat TNI AU adalah kejadian tragis yang juga pernah menimpa sejumlah anggota Ikastara, yaitu:

  1. Lettu Pnb Doni Kristian, Alumni SMA TN Angkatan ke-1 (Hawk 100, 19 Oktober 2000),
  2. Lettu Pnb Harchus Aditya Wing Wibawa, Alumni SMA TN Angkatan ke-6 (OV-10 Bronco, 21 Juli 2005)
  3. Letda Pnb Eliseus Quinta Rumiarsa, Alumni SMA TN Angkatan ke-9 (OV-10 Bronco, 23 Juli 2007)
  4. Lettu Pnb Febi Fitrian, Alumni SMA TN Angkatan ke-6 (Cassa 212-200, 26 Juni 2008)
  5. Lettu Pnb Wisnu Murti, Alumni SMA TN Angkatan ke-9 (Super Puma H-3306, 12 Juni 2009)

Ikastara sangat berharap agar kejadian tragis ini tidak terulang kembali. Untuk itu, kami menghimbau kepada para pemangku kepentingan, antara lain DPR dan Kementerian Pertahanan, agar memberi perhatian khusus terhadap upaya pencegahan dan meningkatkan fokus kepada kondisi dan kelayakan alutsista pertahanan Indonesia. Perhatian khusus ini diperlukan untuk mewujudkan sistem pertahanan yang kuat dan disegani sekaligus memberi rasa aman bagi para personil yang mengawakinya.

Ikastara, dengan segenap sumber daya yang dimiliki, siap memberikan masukan dan dukungan kepada para pemangku kepentingan terkait hal tersebut.

 

 

Jakarta, 1 Juli 2015

Ketua Umum

M. Rachmat Kaimuddin

 

Kontak untuk Media:

Kekerabatan dan Sinergi Alumni, Uncategorized

Pagi Ceria di Ikastara Jogja

Mens sana in corpore sano, sebuah pepatah seorang pujangga Romawi yang sangat dikenal dengan makna “di dalam tubuh yang kuat, terdapat jiwa yang sehat” bisa jadi membuat para alumni SMA TN di Jogja bersemangat untuk membuat kegiatan olahraga pagi bersama. Semangat ini semakin bertambah karena bersamaan dengan rencana kegiatan ini ada rangkaian kegiatan Munas VII Ikastara yang salah satu agendanya adalah kampanye calon ketua umum. Akhirnya, sesuai dengan kesepakatan jadilah kami menyelenggarakan “Ikastara Jogja Pagi Ceria” di tanggal 27 April 2014 yang menggabungkan kegiatan olahraga pagi dengan kampanye caketum Ikastara. Continue reading “Pagi Ceria di Ikastara Jogja”

Uncategorized

FDI: Arah Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Pasca Penghentian Tugas Badan Pelaksana Hulu MIGAS (BP MIGAS)

Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang khususnya mengenai pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas), Indonesia khususnya kegiatan dan usaha hulu migas akan menjalani tahapan baru dengan semangat pengelolaan kegiatan usaha hulu migas harus tetap dapat dilaksanakan dengan semangat untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Latar belakang itulah yang mendorong PP Ikastara c.q Divisi Kajian Strategis untuk memfasilitasi pengembangan sikap kritis dan peduli atas permasalahan pengelolaan migas dari seluruh anggota ikastara dengan melibatkan tokoh/ahli dibidang pengelolaan migas dalam bentuk diskusi yang produktif.

Forum Diskusi Ikastara yang  mengambil tema “Arah Pengelolaan Minyak Dan Gas Bumi Pasca Penghentian Tugas Badan Pelaksana Hulu Migas (BP Migas)” telah dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2012 dengan menghadirkan pembicara Prof. Herman Agustiawan (anggota Dewan Energi Nasional), Bobby Rizaldi (Anggota DPR RI Komisi VII), dan Didi Setiadi (Legal BP Migas). Kadiv Kajian Strategis, Mauritz CRM TN 9, dalam pembukaan acara, menyampaikan bahwa dengan diskusi ini diharapkan dapat berguna bagi anggota ikastara dan hasilnya dapat menjadi masukan yang konstruktif bagi pemangku kepentingan maupun pengambil kebijakan. Continue reading “FDI: Arah Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Pasca Penghentian Tugas Badan Pelaksana Hulu MIGAS (BP MIGAS)”