Uncategorized

ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN ALUMNI SMA TARUNA NUSANTARA

BAB I KEANGGOTAAN 

Pasal 1

Mekanisme Registrasi Anggota

  • Anggota IKASTARA terdiri dari Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa.
  • Lulusan SMA Taruna Nusantara tahun 1993 – 2017 yang mendapat ijazah khusus secara otomatis menjadi Anggota Biasa IKASTARA.
  • Lulusan SMA Taruna Nusantara setelah tahun 2017 dapat menjadi Anggota Biasa IKASTARA melalui mekanisme:
    1. mendaftarkan diri untuk menjadi Anggota Biasa IKASTARA kepada Tim Verifikasi Penerimaan Anggota yang dibentuk oleh PP IKASTARA;
    2. PP IKASTARA menyelenggarakan pelatihan kaderisasi bagi setiap Calon Anggota Biasa IKASTARA yang dinyatakan lulus verifikasi; dan
    3. Ketua Umum Ikastara membuat Surat Keputusan untuk menyatakan daftar Anggota Biasa yang diterima dan tidak diterima.
  • Setiap orang yang pernah bersekolah di SMA Taruna Nusantara tetapi tidak mendapat ijazah khusus karena sebab tertentu dapat menjadi Anggota Luar Biasa IKASTARA melalui mekanisme:
    1. diusulkan oleh 50% + 1 (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah Anggota Biasa di angkatannya atau minimal seratus tiga puluh (130) Anggota Biasa IKASTARA lintas angkatan;
    2. mendaftarkan diri untuk menjadi Anggota Luar Biasa IKASTARA kepada Tim Verifikasi Penerimaan Anggota yang dibentuk oleh PP IKASTARA; dan
    3. setiap Calon Anggota Luar Biasa IKASTARA yang dinyatakan lulus verifikasi diusulkan oleh PP IKASTARA, disetujui oleh Ketua Umum PP IKASTARA, dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

 

Pasal 2

Pendataan Anggota

  • Anggota IKASTARA sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar IKASTARA BAB III Pasal 7,8, dan 9 wajib melaporkan data dirinya kepada PP IKASTARA melalui aplikasi keanggotaan yang disediakan oleh PP IKASTARA.
  • Anggota IKASTARA menginformasikan perubahan data diri kepada PP IKASTARA melalui aplikasi keanggotaan.
  • PP IKASTARA dapat memperoleh data diri Anggota IKASTARA melalui berbagai mekanisme dan media yang efektif menurut PP IKASTARA.

 

Pasal 3

Penonaktifan Keanggotaan

  • Anggota IKASTARA dapat dinonaktifkan:
    1. mengundurkan diri;
    2. atas usulan Mahkamah Perkumpulan;
    3. terbukti bersalah secara hukum di pengadilan yang berlaku karena melakukan tindak pidana kejahatan; atau
    4. diusulkan oleh 50% + 1 (lima puluh persen ditambah satu) Anggota IKASTARA angkatan yang bersangkutan.
  • Penonaktifan Keanggotaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Ketua Umum PP IKASTARA dan Ketua Dewan Pengawas.
  • Anggota yang dinonaktifkan akan dicabut semua hak dan kewajibannya sebagai anggota sampai adanya Ketetapan MUNAS.

 

Pasal 4

Berakhirnya Keanggotaan

  • Keanggotaan IKASTARA dapat berakhir apabila Anggota IKASTARA yang bersangkutan:
    1. meninggal dunia; atau
    2. dibatalkan keanggotaannya oleh MUNAS.
  • Pembatalan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b Pasal ini dapat diusulkan apabila:
    1. anggota yang diusulkan terbukti bersalah secara hukum di muka pengadilan yang berlaku karena melakukan tindak pidana kejahatan;
    2. anggota tersebut diusulkan untuk dibatalkan keanggotannya oleh 50 % + 1 (lima puluh persen ditambah satu) Anggota IKASTARA angkatan yang bersangkutan; atau
    3. anggota tersebut telah dinonaktifkan sebelumnya.
  • Usulan pemberhentian Anggota IKASTARA dapat diajukan oleh Anggota IKASTARA kepada PP IKASTARA dalam bentuk tertulis dilampiri dengan salinan keputusan pengadilan atau petisi dari angkatan yang bersangkutan.
  • Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (3) ditembuskan kepada Dewan Pengawas.
  • PP IKASTARA bersama dengan Dewan Pengawas selanjutnya mengadakan rapat yang khusus membahas usulan pemberhentian anggota tersebut.
  • Persetujuan atas usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal ini dibuat dalam suatu Surat Keputusan Bersama Pengurus Pusat dan Dewan Pengawas (SKB PP-DP) IKASTARA tentang Pemberhentian Sementara Anggota IKASTARA atas nama calon anggota yang diusulkan untuk diberhentikan.
  • Apabila keputusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3) telah bersifat tetap (inkracht), PP IKASTARA dan Dewan Pengawas mengadakan rapat yang secara khusus membahas usulan pemberhentian permanen Anggota IKASTARA.
  • Persetujuan atas usulan pemberhentian permanen sebagaimana dimaksud Ayat (7) dibuat dalam suatu SKB PP-DP IKASTARA tentang Usulan Pemberhentian Permanen Anggota IKASTARA atas nama calon anggota yang diusulkan untuk diberhentikan.
  • SKB PP-DP IKASTARA seperti yang diatur pada Ayat [8] kemudian diserahkan kepada Panitia Munas paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan MUNAS.
  • Panitia MUNAS selanjutnya memasukkan usulan pemberhentian anggota ini ke dalam rencana agenda MUNAS untuk mendapatkan persetujuan anggota.
  • Persetujuan MUNAS untuk pemberhentian anggota tersebut dinyatakan dalam bentuk Ketetapan MUNAS.

 

BAB II PENGURUS PUSAT

Pasal 5

Susunan Organisasi PP IKASTARA

  • Susunan organisasi PP IKASTARA sekurang-kurangnya terdiri atas:
  1. Ketua Umum;
  2. Wakil Ketua Umum;
  3. Sekretaris Jenderal;
  4. Bendahara Umum; dan
  5. Ketua Bidang.
  • Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, para Staf Ahli, Para Ketua Bidang PP IKASTARA, serta para Staf Kepengurusan disebut dengan Anggota PP IKASTARA.

 

Pasal 6

Pengangkatan  Pengurus

  • Anggota PP IKASTARA terdiri dari Anggota Biasa IKASTARA yang diangkat oleh Ketua Umum PP IKASTARA untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan menggunakan wewenang yang diberikan.
  • Ketua Umum PP IKASTARA dapat membentuk suatu Dewan Penasehat yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Umum dan Anggota PP IKASTARA secara reguler maupun insidental atas permasalahan tertentu.
  • PP IKASTARA dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) tertentu untuk melakukan tugas-tugas khusus.
  • Susunan pengurus bentukan Ketua Umum PP IKASTARAdan susunan panitia bentukan PP IKASTARA diumumkan melalui media komunikasi IKASTARA untuk menjadi informasi bagi semua anggota.

 

Pasal 7

Ketua Umum PP IKASTARA

  • Mekanisme pemilihan Ketua Umum PP IKASTARA dilakukan dengan azas one man one vote.
  • Ketua Umum PP IKASTARA dilarang menjadi Pengurus Partai Politik selama masa jabatannya.
  • Ketua Umum PP IKASTARA bertanggung jawab kepada MUNAS.
  • Tugas Ketua Umum PP IKASTARA adalah:
  1. memimpin organisasi secara menyeluruh dengan berlandaskan pada Anggaran

Dasar IKASTARA dan Anggaran Rumah Tangga IKASTARA;

  1. membuat dan menjalankan Rencana Kerja IKASTARA berdasarkan Rekomendasi

MUNAS VIII IKASTARA dan Janji Kampanye Ketua Umum; dan

  1. memimpin Rapat Kerja PP IKASTARA baik yang bersifat rutin maupun ins
  • Wewenang Ketua Umum PP IKASTARA adalah:
  1. mengangkat dan/atau memberhentikan Anggota PP IKASTARA;
  2. bertindak sebagai wakil PP IKASTARA dalam kemitraan strategis dengan lembaga atau organisasi lain;
  3. mendelegasikan tugas dan wewenang kepada Anggota PP IKASTARA;
  4. meminta pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang telah didelegasikan kepada Anggota PP IKASTARA;
  5. memperluas dan/atau membatasi wewenang Anggota PP IKASTARA bilamana diperlukan untuk mendukung tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
  6. menandatangani seluruh surat keluar resmi atas nama PP IKASTARA;
  7. mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Umum PP IKASTARA (SKKU PP IKASTARA); dan
  8. mengesahkan hasil ketetapan Musyawarah Cabang.

 

Pasal 8

Ketua Umum PP IKASTARA Berhalangan Tetap

  • Ketua Umum PP IKASTARA berhalangan tetap apabila:
    1. mengundurkan diri:
    2. meninggal dunia; atau
    3. tidak mampu melaksanakan tugasnya secara terus menerus selama 6 (enam) bulan.
  • Dalam hal Ketua Umum PP IKASTARA berhalangan tetap maka Wakil Ketua Umum menjabat sebagai Ketua Umum sampai berakhirnya masa kepengurusan.
  • Dalam hal tidak terdapat Wakil Ketua Umum maka Sekretaris Jenderal menjabat sebagai Ketua Umum sampai berakhirnya masa kepengurusan.
  • Dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan tetap, maka para Ketua Bidang secara kolektif menjabat sebagai Ketua Umum sampai berakhirnya masa kepengurusan.

 

Pasal 9

Anggota PP IKASTARA

  • Anggota PP IKASTARA ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Umum PP IKASTARA.
  • Anggota PP IKASTARA bertanggung jawab kepada Ketua Umum PP IKASTARA.
  • Tugas Anggota PP IKASTARA adalah melaksanakan mandat dan kewenangan yang didelegasikan oleh Ketua Umum PP IKASTARA sesuai dengan SKKU PP IKASTARA.
  • Wewenang Anggota PP IKASTARA ditetapkan oleh Ketua Umum PP IKASTARA dan dituangkan dalam SKKU PP IKASTARA.

 

Pasal 10

Rapat Kerja dan Rapat Konsolidasi

  • PP IKASTARA mengadakan Rapat Kerja yang bersifat rutin maupun insidental.
  • PP IKASTARA bersama dengan Dewan Pengawas mengadakan Rapat Konsolidasi yang bersifat rutin maupun insidental.
  • Rapat Kerja dihadiri oleh Ketua Umum PP IKASTARA dan Anggota PP IKASTARA.
  • Rapat Konsolidasi dihadiri oleh Ketua Umum PP IKASTARA, Anggota PP IKASTARA, dan Dewan Pengawas.
  • Dalam hal Ketua Umum PP IKASTARA berhalangan hadir, Anggota PP IKASTARA yang ditunjuk oleh Ketua Umum PP IKASTARA dapat memimpin Rapat Kerja PP IKASTARA.
  • Rapat Kerja menetapkan Surat Keputusan PP IKASTARA (SKEP PP IKASTARA) dan Ketetapan PP IKASTARA (TAP PP IKASTARA).
  • Rapat Konsolidasi menetapkan Surat Keputusan Bersama PP IKASTARA dan Dewan Pengawas (SKB PP – DP IKASTARA).

 

Pasal 11

Rencana Kerja IKASTARA

  • Rencana Kerja IKASTARA (RKI) berisi program kerja IKASTARA selama masa jabatan disertai indikator pencapaian.
  • RKI disusun dan disiapkan oleh PP IKASTARA.
  • RKI diajukan Ketua Umum kepada Dewan Pengawas selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah ART disahkan.
  • Pembahasan RKI dilakukan dalam Rapat Konsolidasi.
  • RKI dituangkan dalam SKB PP-DP IKASTARA.

 

 

BAB III MAHKAMAH PERKUMPULAN

Pasal 12

Tujuan dan Wewenang

  • Mahkamah Perkumpulan merupakan Badan Tetap bersifat kolektif kolegial yang dibentuk oleh PP Ikastara untuk menyelesaikan perselisihan antar anggota yang dapat berdampak pada organisasi.
  • Mahkamah Perkumpulan terdiri atas sekurang-kurangnya Ketua Umum Ikastara, Ketua Dewan Pengawas,  dan Mantan Ketua Umum Ikastara.
  • Mahkamah Perkumpulan disahkan oleh SKB PP-DP.
  • Mahkamah Perkumpulan berwenang untuk:
  1. memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan perselisihan antar anggota dan
  2. memberikan usulan penonaktifan anggota.
  • Mekanisme pengambilan keputusan Mahkamah Perkumpulan diatur dalam peraturan Mahkamah Perkumpulan.

 

 

BAB IV CABANG IKASTARA

Pasal 13

Pendirian Cabang

  • Cabang IKASTARA dapat didirikan di wilayah setingkat Kabupaten/Kota, gabungan Kabupaten/Kota yang berdekatan dalam satu propinsi, Propinsi, atau di luar wilayah Indonesia.
  • Dalam satu wilayah Kabupaten/Kota tidak dapat didirikan lebih dari 1 (satu) cabang.
  • Untuk wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki Anggota IKASTARA kurang dari 10 (sepuluh) orang dihimbau untuk mendirikan cabang atau berafiliasi ke cabang di wilayah Kabupaten/Kota terdekat.
  • Dalam hal memenuhi syarat minimal jumlah Anggota IKASTARA untuk pendirian cabang, Anggota IKASTARA di luar negeri dapat mendirikan sebuah Cabang IKASTARA dengan lingkup wilayah tidak terbatas hanya pada wilayah setingkat Kabupaten/Kota melainkan juga tingkat negara bagian/provinsi, negara, atau benua.
  • Ketua Umum PP IKASTARA menunjuk tim formatur pembentukan cabang yang berwenang untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang.

 

Pasal 14

Musyawarah Cabang

  • Musyawarah Cabang adalah forum tertinggi yang dapat diselenggarakan oleh Pengurus Cabang (PC) untuk, namun tidak terbatas pada, memutuskan dan menetapkan hal-hal penting yang menyangkut kesinambungan keberadaan cabang tersebut.
  • PC IKASTARA dapat menyelenggarakan Musyawarah Cabang.
  • PC IKASTARA memberitahukan kepada Ketua Umum PP IKASTARA selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum penyelenggaraan Musyawarah Cabang.
  • PC IKASTARA melaporkan hasil keputusan dan ketetapan Musyawarah Cabang kepada Ketua Umum PP IKASTARA selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari sejak berakhirnya Musyawarah Cabang.
  • Hal-hal yang diputuskan dalam Musyawarah Cabang mencakup, namun tidak terbatas pada, penetapan Ketua PC dan penetapan Aturan Internal cabang tersebut.
  • Hasil keputusan Musyawarah Cabang dituangkan dalam Ketetapan Musyawarah Cabang.

 

Pasal 15

Aturan Internal Cabang

  • Aturan Internal Cabang IKASTARA dapat ditetapkan dalam Musyawarah Cabang dan diusulkan oleh Anggota Biasa IKASTARA yang terdaftar di cabang tersebut.
  • Aturan Internal Cabang dapat mencakup namun tidak terbatas pada penetapan Iuran Anggota Cabang IKASTARA, keanggotaan Cabang IKASTARA, dan mekanisme Musyawarah Cabang.
  • Aturan Internal Cabang IKASTARA berlandaskan kepada Anggaran Dasar IKASTARA dan Anggaran Rumah Tangga IKASTARA dengan tetap memperhatikan SKEP PP IKASTARA, TAP PP IKASTARA, dan SKB PP – DP

 

Pasal 16

Kepengurusan Cabang IKASTARA

  • Ketua PC IKASTARA ditentukan melalui mekanisme Musyawarah Cabang.
  • Ketua PC IKASTARA memiliki hak prerogatif untuk membentuk dan menyusun kepengurusannya serta menunjuk Anggota Biasa IKASTARA yang dianggap sesuai dan mampu untuk tiap-tiap jabatan.
  • Kepengurusan Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua PC IKASTARA, Sekretaris, dan Bendahara.
  • PC IKASTARA menyusun Rencana Kerja Kepengurusannya.
  • PC IKASTARA mengirimkan satu berkas salinan Rencana Kerja dan/atau Program Kerja Pengurus Cabang kepada PP IKASTARA.
  • PC IKASTARA melaporkan Susunan Kepengurusan Cabang setiap terjadi perubahan susunan kepengurusan.
  • PC IKASTARA menyerahkan laporan pertanggungjawaban dana yang dialokasikan oleh PP IKASTARA.

 

BAB V BADAN SEMI OTONOM

Pasal 17

Pembentukan Badan Semi Otonom

  • IKASTARA memiliki Badan Semi Otonom (BSO) yang dibentuk untuk mengakomodasi aspirasi Anggota IKASTARA yang secara khusus ingin mengembangkan wawasan dan/atau beraktivitas secara berkelompok menurut bidang keahlian, keprofesian, dan minat masing-masing Anggota IKASTARA, tidak berbadan hukum,dan menggunakan identitas IKASTARA.
  • Setiap kelompok keahlian, keprofesian, dan minat, hanya boleh membentuk satu BSO.
  • Kelompok yang memiliki kesamaan minat/ keahlian/ keprofesian tersebut dapat melaporkan pembentukan BSO kepada PP I
  • Keanggotaan BSO IKASTARA bersifat eksklusif.
  • Pengesahan atas pembentukan dan pembubaran BSO ditetapkan melalui SKKU PP IKASTARA.
  • PP IKASTARA memfasilitasi pengembangan dan pembinaan BSO.
  • PP IKASTARA berwenang meminta pertanggungjawaban administrasi dan keuangan kepada Ketua BSO untuk dana yang dialokasikan dari PP IKASTARA.
  • Pengesahan Ketua BSO dituangkan dalam bentuk SKKU PP IKASTARA.

 

 

BAB VI KEKAYAAN IKASTARA 

Pasal 18

Penerimaan Keuangan

  • Sumber kekayaan IKASTARA mencakup walaupun tidak terbatas pada: Iuran Anggota IKASTARA, Sumbangan yang tidak mengikat, Hibah dan penerimaan sah yang tidak mengikat serta Usaha yang sah dan halal.
  • Iuran Anggota IKASTARA adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Anggota IKASTARA kepada PP IKASTARA yang merupakan salah satu kewajiban Anggota IKASTARA.
  • PP IKASTARA bersama dengan Dewan Pengawas memiliki wewenang untuk menentukan mekanisme maupun besaran Iuran Anggota IKASTARA dan dituangkan dalam SKB PP – DP IKASTARA.

 

Pasal 19

Pengelolaan Kekayaan IKASTARA

  • PP IKASTARA memiliki wewenang untuk mengelola kekayaan IKASTARA yang ditangani oleh Bendahara Umum PP IKASTARA setelah berkonsultasi dalam Rapat Kerja.
  • Ketua Umum PP IKASTARA berkoordinasi dengan Bendahara Umum dapat menetapkan mekanisme dan tata kelola kekayaan IKASTARA
  • Wewenang PP IKASTARA untuk mengelola kekayaan IKASTARA dapat meliputi pengelolaan kekayaan atas Dana yang dikumpulkan untuk tujuan khusus seperti Beasiswa atau Dana lainnya.
  • Dana yang diperoleh PP IKASTARA dari Hasil Penerimaan Keuangan dapat digunakan walaupun tidak terbatas untuk membiayai kegiatan IKASTARA.
  • Dana yang diperoleh PC IKASTARA dan BSO dari sumber-sumber yang sah dan halal merupakan kekayaan PC IKASTARA dan BSO yang terpisah dari kekayaan IKASTARA.
  • Laporan Pertanggungjawaban Keuangan diaudit oleh auditor independen sebelum satu masa kepengurusan berakhir, untuk dilaporkan pada saat MUNAS

 

 

BAB VII PERATURAN-PERATURAN IKASTARA 

Pasal 20

Jenis-Jenis Peraturan Dewan Pengawas

  • Dewan Pengawas dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Dewan Pengawas untuk melaksanakan tugas dan menggunakan wewenang Dewan Pengawas.
  • Dewan Pengawas dapat menetapkan Surat Keputusan Dewan Pengawas untuk kepentingan internal Dewan Pengawas.

 

Pasal 21

Jenis- Jenis Peraturan PP IKASTARA

  • Ketua Umum PP IKASTARA dapat mengeluarkan SKKU PP IKASTARA untuk menunjuk dan menetapkan Anggota PP IKASTARA, pembentukan Dewan Penasehat, Ketua BSO serta sebagai referensi mengenai Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang seluruh Anggota PP IKASTARA.
  • PP IKASTARA dapat mengeluarkan TAP PP IKASTARA melalui Rapat Kerja untuk menjadi petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan program kerja PP IKASTARA dan sebagai rujukan pembentukan dan/atau pembubaran BSO.
  • Anggota PP IKASTARA dapat mengeluarkan SKEP PP IKASTARA sebagai referensi, namun tidak terbatas untuk pembentukan dan pembubaran Kelompok Kerja serta penunjukan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenangnya.

 

Pasal 22

Surat Keputusan Bersama

  • PP IKASTARA bersama dengan Dewan Pengawas dapat mengeluarkan SKB PP – DP IKASTARA yang sifatnya mengikat kepada seluruh Anggota IKASTARA.
  • SKB PP – DP IKASTARA dapat menetapkan tentang, namun tidak terbatas pada penetapan Rencana Kerja IKASTARA dan jumlah iuran Anggota IKASTARA.

 

 

BAB VIII PENGGUNAAN NAMA DAN LAMBANG

Pasal 23

Penggunaan Nama

  • Nama IKASTARA adalah milik perhimpunan IKASTARA.
  • Nama IKASTARA hanya dapat dipergunakan secara resmi oleh IKASTARA sesuai dengan Kelengkapan Organisasi yang ada yaitu MUNAS, Dewan Pengawas dan Pengurus IKASTARA.
  • Nama IKASTARA dapat digunakan oleh anggota IKASTARA untuk kegiatan di luar kegiatan resmi yang tidak menimbulkan akibat hukum pada IKASTARA
  • Nama IKASTARA dapat menjadi elemen nama dari BSO atau kegiatan dengan persetujuan dari PP IKASTARA

 

Pasal 24

Penggunaan Lambang

  • Lambang IKASTARA adalah milik perhimpunan IKASTARA.
  • Lambang IKASTARA hanya dapat dipergunakan secara resmi oleh IKASTARA sesuai dengan Kelengkapan Organisasi yang ada yaitu MUNAS, Dewan Pengawas dan Pengurus IKASTARA.
  • Lambang IKASTARA dapat digunakan oleh anggota IKASTARA untuk kegiatan di luar kegiatan resmi yang tidak menimbulkan akibat hukum pada IKASTARA
  • Lambang IKASTARA yang digunakan ditetapkan dalam SKB PP DP

 

 

BAB IX PERUBAHAN

Pasal 25

Perubahan Anggaran Rumah Tangga IKASTARA

Usulan mengenai Perubahan Anggaran Rumah Tangga IKASTARA diajukan oleh PP IKASTARA kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

 

 

Arsip bertanda tangan : ART IKASTARA 2017-2020 (signed)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s